TIMES KEDIRI, KEDIRI – Realisasi belanja APBN Kediri Raya masih terjaga positif. Dimana sampai akhir triwulan I 2024 atau bulan Maret, telah terealisasi sebesar 28,73 persen atau Rp2.535,65 miliar, di atas rerata realisasi nasional (17,3%). 

Realisasi belanja sampai akhir triwulan I 2024, disumbang oleh Belanja satuan kerja vertikal kementrian dan lembaga sebesar Rp665,59 miliar dan TKD sebesar Rp1.870,06 miliar. Satuan kerja kementrian dan lembaga dengan serapan tertinggi yakni KPU, Bawaslu, Kemenhan, Polri dan BNN, 

"Keempat satker pertama sangat terkait erat dengan proses pelaksanaan pesta demokrasi yang telah diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024," ungkap Kepala KPPN Kediri Moch Izma Nur Choironi, Senin (29/04/2024).

Kepala KPPN Kediri mengungkapkan untuk penyaluran dana Transfer ke Daerah, telah terserap sebesar Rp1.870,06 miliar, terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp89,3 miliar (14,85% dari pagu), Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.151,93 miliar (29,70% dari pagu), Dana Alokasi Khusus non Fisik sebesar Rp229,44 miliar (20,03% dari pagu), Dana Desa sebesar Rp399,39 miliar (49,63 dari pagu).

"Untuk Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Insentif Fiskal masih belum terdapat realisasi, hal ini terkait persiapan penerbitan juknis pelaksanaan DAK Fisik, dan penilaian dari pihak DJPK untuk daerah penerima insentif fiskal," tambahnya. 

Sementara itu, belanja pegawai terealisasi sebesar Rp301,76 miliar (27,18% dari pagu), belanja barang terealisasi sebesar Rp358,30 miliar (44,18% dari pagu), belanja modal terealisasi sebesar Rp5,52 miliar (7,39% dari pagu), sedangkan belanja bansos masih belum terdapat realisasi. 

Di sisi lain, dari segi penerimaan perpajakan dan bea cukai sampai akhir triwulan I 2024 telah membukukan penerimaan sebesar Rp6.699,8 miliar, tumbuh negatif 25,50% dibanding periode yang sama tahun anggaran yang lalu. Sedangkan PNBP yang selama dua bulan pertama tumbuh positif, pada akhir triwulan I 2024 mengalami kontraksi, tumbuh negatif sebesar 13,73%.

"Sampai dengan periode triwulan I tahun 2024, 
 Kediri Raya masih sebagai salah satu wilayah yang mengalami surplus, yang berarti pendapatan wilayah Kediri Raya masih di atas belanja, meskipun ada kontraksi, dengan pertumbuhan negatif, baik perpajakan maupun PNBP. Sedangkan belanja menunjukkan tren positif,"  pungkasnya. (*)