TIMES KEDIRI, JAKARTA – Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama RI (Kemenag RI), Jaja Jaelani,  menjelaskan Kemenag RI terus memverifikasi travel-travel yang menawarkan layanan haji. 

Jaja menyampaikan bahwa beberapa travel telah dipanggil untuk klarifikasi terkait penurunan visa non-haji.

Jaja menekankan bahwa regulasi yang berlaku membuat pengawasan terhadap travel yang berizin menjadi lebih mudah. Namun, untuk travel yang tidak berizin, hal tersebut menjadi ranah kepolisian. 

Kemenag RI berencana untuk berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti masalah tersebut.

"Tentunya dari data-data yang masuk itu nanti kita rapatkan, kita bahas dulu dengan kepolisian untuk tindak lanjut selanjutnya," katanya, Selasa (7/5/2024).

"Jadi akan kerja sama pak ya dengan pihak kepolisian untuk khusus untuk menertibkan travel khususnya yang tidak berizin itu," tambahnya.

Jaja juga menjelaskan bahwa pihaknya sedang memantau apakah travel yang berizin telah menggunakan visa non-haji. Dia menyebut hasil pertemuan antara Menteri Haji Saudi dengan Menteri Agama Indonesia yang menyatakan bahwa haji tahun ini hanya menggunakan visa haji.

"Dengan adanya statement dari menteri haji Saudi ini, saya berharap travel-travel harus dicermati betul. Kalau memang nanti dia memberangkatkan dengan bukan visa haji, konsekuensinya sudah jelas seperti yang disampaikan oleh menteri haji Saudi," ungkap Jaja.

Jaja menegaskan bahwa upaya ini dilakukan untuk mencegah terlantarnya jamaah di Arab Saudi. Tanggung jawab atas ketertiban dan kenyamanan jamaah selama pelaksanaan ibadah haji menjadi tanggung jawab Saudi.

Penggunaan visa haji, kapasitas jamaah dapat diukur dengan lebih baik, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan yang lebih bagi para jemaah haji. (*)