TIMES KEDIRI, JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memastikan bahwa kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur telah mendapatkan kepastian, dengan dukungan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah.

"Alhamdulillah, kepastian sudah kita dapatkan. Jadi semua pekerjaan lanjutan yang belum selesai akan diselesaikan oleh kementerian, baik itu bandara, jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, maupun jalan-jalan yang sudah dikontrak melalui kontrak multiyear akan dilanjutkan, dan sudah ada anggarannya di Kementerian PU,” ujar Basuki di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Basuki juga mengungkapkan bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) OIKN untuk pembangunan baru telah difinalisasi.

"Anggaran pekerjaan pengaspalan jalan dan pekerjaan di sepanjang jalan-jalan kawasan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) sudah difinalkan di DIPA kami, dengan anggaran sekitar Rp5,4 triliun dari OIKN dan tambahan sekitar Rp8,1 triliun untuk kawasan yudikatif dan legislatif yang akan segera dikerjakan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Basuki menekankan pentingnya percepatan mobilisasi tenaga kerja sebagai bagian dari persiapan operasional menuju IKN yang fungsional. Hal ini menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kota yang mampu berfungsi secara optimal sebagai pusat pemerintahan nasional.

Dalam perencanaan jangka menengah, pembangunan Tahap II IKN untuk periode 2025–2029 telah resmi dimulai. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp48,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyelesaikan berbagai proyek strategis. Rincian proyek meliputi pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif, pengembangan ekosistem pendukung, serta pembukaan akses menuju Wilayah Perencanaan (WP) 2.

Tak hanya mengandalkan dana APBN, OIKN juga mendorong pembiayaan dari skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan total nilai mencapai Rp60,93 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun 97 tower apartemen dan 129 rumah tapak tambahan bagi ASN, TNI/Polri, dan pegawai yang akan bermukim di IKN.

Basuki menambahkan, selain pembangunan baru, anggaran juga akan difokuskan untuk pemeliharaan dan pengelolaan sarana-prasarana yang sudah dibangun. (*)