TIMES KEDIRI, PANGANDARAN – Guna menunjang sektor pariwisata serta mempercepat pengembangan wilayah dan menumbuhkan ekonomi setempat. Ketua DPRD Pangandaran mendorong Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi agar segera mempersiapkan akses jalan menuju daerah tersebut.

Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, menyampaikan, aksesibilitas merupakan kunci untuk mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki Pangandaran, khususnya di bidang pariwisata.

"Karena, ini sangat positif untuk pariwisata, pengembangan wilayah, dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pangandaran," kata Asep.

Jarak yang jauh serta akses jalan yang begitu-begitu saja menjadikan wisatawan ogah untuk datang ke Pangandaran karena waktu tempuh yang lama, sehingga aksesibilitas jalan tol menjadi kunci untuk segera dibangun.

Dan tol Getaci (Gedebage, Tasikmalaya, Cilacap) yang sudah masuk dalam perencanaan nasional menjadi sebuah harapan besar.

“Hari ini yang menjadi harapan adalah pembangunan tol Getaci karena program tersebut sudah ada dalam perencanaan nasional dengan target Tahun 2030. Walaupun dalam target 2030, tapi harapan kami itu bisa dipercepat dan doa kita bisa secepatnya sampai Cilacap," katanya. 

Akses jalan tol Getaci akan menjadi solusi bagi wisatawan dari Ibu Kota menuju Pangandaran, meskipun tidak memperpendek jarak, tapi waktu tempuhnya akan lebih cepat.

Apalagi, nanti akan ada pintu masuk dan keluar ke Kabupaten Pangandaran yang titiknya ada di wilayah Kecamatan Kalipucang. Ketika dibangun jalan tol Getaci tersebut, Ia membayangkan Kalipucang akan menjadi gerbang pintu masuknya Pangandaran.

"Tentu, penataan di Kalipucang ini juga harus diperhatikan. Seperti, rest area dan taman Kota. Sehingga, Kalipucang menjadi mukanya Kabupaten Pangandaran," ujarnya.

Asep pun mendorong pemerintah daerah agar berkoordinasi baik dengan Pemerintah Provinsi dan Pusat agar segera dilaksanakan pembangunan tol Getaci yang merupakan salah satu program untuk membangun sebuah daerah.

"Untuk membangun sebuah daerah kita harus punya pandangan yang sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Sehingga dalam pelaksanaanya bisa bekerja sama saling bantu dan saling melengkapi," pungkasnya. (*)