TIMES KEDIRI, JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak seluruh pihak untuk memusatkan perhatian pada penanggulangan pascabencana banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menegaskan pentingnya empati dan meminta agar penanganan bencana tidak dicampuri kepentingan politik.

Haedar menyampaikan hal tersebut dalam Pertemuan Konsolidasi Penanggulangan Bencana di Banda Aceh, Senin (15/12). Menurutnya, proses pencarian korban masih berlangsung dan sejumlah wilayah terdampak masih terisolasi sehingga diperlukan fokus penuh pada penanganan kemanusiaan.

Ia mengingatkan seluruh institusi agar mengutamakan kepedulian dan kehati-hatian dalam menghadapi musibah yang meluas tersebut. Haedar menilai opini dan langkah politis justru dapat mengganggu proses penanggulangan bencana.

“Jangan terganggu dan tercampuri dengan opini-opini, apalagi langkah-langkah yang bersifat politis,” kata Haedar.

Haedar menyatakan penetapan status kebencanaan merupakan kewenangan pemerintah yang telah mempertimbangkan berbagai faktor secara komprehensif. Ia meminta masukan disampaikan secara elegan dan tidak bersifat politis.

Menurutnya, kebiasaan mendesak, menuntut, hingga aksi demonstrasi dan class action merupakan langkah politis yang tidak sejalan dengan karakter Muhammadiyah. Ia menegaskan institusinya tidak berada pada ranah tersebut.

Haedar juga menilai bencana banjir dan longsor di Sumatra telah menimbulkan penderitaan berat bagi masyarakat terdampak, baik secara fisik maupun psikologis. Proses penanggulangan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi, kata dia, akan berlangsung panjang dan tidak mudah.

Karena itu, Haedar mendorong seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah, organisasi kemasyarakatan, kelompok sosial, hingga individu untuk bersatu, bersimpati, dan terlibat aktif secara terintegrasi dalam penanggulangan bencana.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar menyatakan seluruh unsur Muhammadiyah akan memfokuskan diri pada upaya penanggulangan bencana dan meningkatkan koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta pihak terkait lainnya.

Ia juga menegaskan bahwa pernyataan atau ajakan bernuansa politis yang mengatasnamakan Muhammadiyah tidak mewakili sikap resmi persyarikatan dan meminta warga Muhammadiyah untuk tidak merespons atau mengikutinya.

Berdasarkan laporan BNPB, banjir bandang dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra sejak akhir November lalu telah menyebabkan 1.059 orang meninggal dunia hingga Rabu (17/12). Jumlah korban hilang tercatat 192 orang, sementara jumlah pengungsi mencapai 588.226 orang. Proses pencarian korban masih terus dilakukan hingga saat ini. (*)