TIMES KEDIRI, KEDIRI – Kinerja APBN Kediri Raya pada Triwulan I 2025, ditutup dengan pertumbuhan negatif baik pada sektor penerimaan dan belanja. 

Pada sektor penerimaan, realisasi pendapatan Triwulan I 2025 sebesar Rp6.342,46 miliar tumbuh minus 9,58%, perpajakan mencatat nilai sebesar Rp6.230,17 miliar tumbuh minus 9,72% dan PNBP sebesar Rp112,2 miliar tumbuh 0,95%.

Pada perpajakan, KPP Pratama Kediri dari target sebesar Rp364,53 miliar membukukan penerimaan sebesar Rp55,83 miliar atau 14,29% tumbuh minus 6,72%. 

Disusul KPP Pratama Pare membukukan penerimaan sebesar Rp143,24 miliar dari target sebesar 1.141,13 miliar atau sebesar 12,55% dengan pertumbuhan sebesar minus 9,95%. Sedangkan KPP Pratama Tulungagung mencatat penerimaan sebesar Rp127,02 miliar dari target Rp834,00 miliar atau sebesar 15,23% dengan pertumbuhan sebesar 8,23%.

Sementara itu, KPPBC TMC Kediri mencatatkan penerimaan sebesar Rp5.768,01 miliar, terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp0,930 miliar atau sebesar 17% dari target dengan pertumbuhan minus 31%, sedangkan dari cukai membukukan penerimaan sebesar 5.767,08 miliar atau sebesar 22% dengan pertumbuhan minus 11%.

Di triwulan pertama ini, sektor belanja juga mengalami pertumbuhan negatif dengan minus 0,07%.  

"Adanya efisiensi juga memberi dampak kepada sisi belanja APBN Kediri Raya yang mencatat sebesar Rp2.533,8 miliar dengan pertumbuhan sebesar minus 0,07%," tutur Kepala KPPN Kediri Moch Izma Nur Choironi, melalui Kepala Seksi Bank Yudi Santoso, Selasa (29/04/2025)

Dari belanja yang telah dilakukan, Belanja Pegawai telah terealisasi sebesar Rp319,82 miliar (27,88%), Belanja Barang sebesar Rp111,15 miliar (17,62%) dan Belanja Modal sebesar Rp6,67 miliar (3,14%). Sedangkan Belanja Bantuan Sosial dengan penyaluran terjadwal telah realisasi sebesar Rp9,71 miliar (48,45%).

Di sektor belanja, meski secara keseluruhan tumbuh negatif, namun Belanja Transfer ke Daerah tumbuh positif sebesar 11,57% dengan nilai sebesar Rp2.086,49 miliar, terdiri dari Dana Bagi Hasil sebesar Rp95,14 miliar (13,50%), Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.220,13 miliar (30,60%), Dana Alokasi Khusus nonFisik sebesar Rp338,20 miliar (27,58%) dan Dana Desa sebesar Rp433,00 miliar (53,98%).

"DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal pada periode Triwulan I 2025 belum terdapat realisasi, DAK Fisik masing-masing pemda masih dalam proses lelang pengadaan penyedia barang/jasa, sedangkan Dana Insentif Fiskal berdasarkan penilaian dari DJPK untuk masing-masing daerah yang layak untuk menerimanya," jelasnya lagi. 

Pertumbuhan negatif juga terjadi pada penyaluran Kredit Program sebagai upaya pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM, juga mengalami kontraksi baik jumlah debitur maupun nilai penyaluran. 

Triwulan I 2025 nilai Kredit Program yang sudah disalurkan sebesar Rp 1.089,59 miliar kepada 22.787 debitur, terdiri dari KUR sebesar Rp1.089,23 miliar kepada 22.768 debitur dan UMi sebesar 0,36 miliar kepada 19 debitur. 

"Sangat jauh dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," pungkasnya. (*)