KEDIRI – Anggota Komisi IX DPR RI dari Partai NasDem, Nurhadi, menggelar sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Serba Guna Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Senin (9/3/2026).

Kegiatan tersebut bertujuan mengedukasi masyarakat mengenai manfaat dan kelebihan program MBG. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah aspirasi bagi warga untuk menyampaikan saran, kritik, maupun berbagai keluhan terkait pelaksanaan program di lapangan. Dalam kesempatan itu, Nurhadi menekankan pentingnya pengawasan masyarakat terhadap implementasi program MBG.

Menurutnya, program MBG bukan sekadar pembagian makanan, tetapi bagian dari upaya pemerataan gizi secara nasional.

“Ini adalah upaya nyata pemerataan gizi nasional,” ujarnya.

Nurhadi juga membagikan pengalaman saat melakukan inspeksi mendadak di salah satu SMP di Kediri. Ia mengaku terharu ketika melihat seorang siswa kelas VIII menangis saat menikmati makanan dari program tersebut.

“Ada anak SMP kelas 2 yang menangis saat makan. Ternyata, seumur hidupnya ia baru pertama kali merasakan buah anggur. Ini bukti bahwa program ini memberikan akses gizi yang selama ini mungkin sulit dijangkau sebagian warga,” ungkapnya.

Selain berdampak pada pemenuhan gizi, Nurhadi menilai program MBG juga berkontribusi terhadap pemerataan ekonomi. Pasalnya, program ini melibatkan pemasok lokal dalam penyediaan bahan pangan seperti beras, sayur, dan lauk-pauk, sekaligus membuka lapangan pekerjaan melalui operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

“Selain itu juga membuka lapangan kerja dengan keberadaan dapur-dapur SPPG yang ada di wilayah tersebut,” jelasnya.

Meski demikian, Nurhadi juga menyampaikan sejumlah catatan kritis, khususnya terkait menu kering yang disediakan selama bulan Ramadan. Ia mengakui terdapat penilaian dari sebagian masyarakat bahwa porsi maupun kualitas menu tersebut belum sepenuhnya sebanding dengan anggaran yang dialokasikan, yakni sekitar Rp10.000 untuk umum dan Rp8.000 untuk balita.

Ia berharap Badan Gizi Nasional dapat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Menu Ramadan tahun depan harus lebih baik. Juklak, juknis, dan SOP untuk kepala gizi serta pengelola dapur harus diperjelas agar persepsi masyarakat di media sosial selaras dengan anggaran yang ada,” katanya.

Menanggapi kekhawatiran warga terkait potensi ancaman pidana jika mengunggah foto makanan yang dianggap tidak layak di media sosial, Nurhadi memberikan jaminan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir selama informasi yang disampaikan berdasarkan fakta.

Menurutnya, selama unggahan tersebut disertai bukti dan menyebutkan lokasi dapur yang jelas, hal itu bukan termasuk hoaks atau fitnah.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan setiap ketidaksesuaian terkait pelaksanaan program MBG melalui Call Center 127 atau melalui Koordinator Kecamatan (Korcam) maupun Koordinator Wilayah (Korwil) setempat.

Nurhadi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga integritas program MBG. Ia bahkan menargetkan dapur-dapur MBG di Kabupaten Kediri dapat menjadi percontohan nasional.

“Mari kita suarakan fakta. Kita ingin dapur di Kediri menjadi pilot project dan contoh dapur terbaik di seluruh Indonesia. Dengan evaluasi mendalam, kita pastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan tepat kualitas,” pungkasnya.

Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri perwakilan Badan Gizi Nasional Ainun Marifah, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Khusnul Arif, Anggota DPRD Kabupaten Kediri H. Lutfi Mahmudiono, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri Retno Nurazizah, serta Kepala Desa Plaosan Mujianto. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 warga dari Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri.(*)